• Document: Lembaga : Komisi Pemilihan Umum (076) S...
  • Size: 254.71 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 15:58:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR) LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum (076) Satuan Kerja : KPU Kabupaten Klaten Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) Hasil (Outcome) : Meningkatnya Kualitas Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jenis Keluaran (Output) : Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Volume : 2 (dua) Satuan Ukur Keluaran (Output) : Laporan A. LATAR BELAKANG 1. Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kementerian Negara/Lembaga. 2. Gambaran Umum Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan tersebut diperlukan koordinasi lintas Biro, baik di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU maupun lintas Instansi terkait lainnya seperti Ditjen Perbendaharaan (DJPB), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta segenap jajarannya di daerah. Sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP Provinsi masing-masing. B. PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat dari tersusunnya Laporan Keuangan KPU adalah : 1. Internal KPU yaitu sebagai bahan/sarana untuk evaluasi dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan. 2. Eksternal : - Kementerian Keuangan yaitu sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebagai bahan pemeriksaan dan menentukan opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN 1. Metode Pelaksanaan : Metode pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (3355) pada output Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan (3355.003) yang menghasilan keluaran berupa Laporan Keuangan periode Semesteran dan Tahunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan : 1. Melakukan pembinaan/bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAK BMN kepada seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui KPU Provinsi bekerjasama dengan Kanwil DJPB, Kanwil DJKN, KPPN, KPKNL dan Perwakilan BPKP Provinsi setempat. 2. Melakukan asistensi/pendampingan kepada seluruh satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang melalui KPU Provinsi dalam rangka penyusunan LK periode Semesteran dan Tahunan. 3. Melakukan bimbingan teknis terkait berbagai aturan dan aplikasi SAK/SIMAK BMN kepada para penanggungjawab dan operator SAK/SIMAK BMN KPU melalui In House Training SAI dengan narasumber dari DJPB dan DJKN. 4. Melakukan rapat koordinasi penyusunan LK KPU periode Semesteran dan Tahunan mengundang seluruh KPU Provinsi dengan narasumber dari DJPB dan DJKN. 2. Tahapan dan waktu pelaksanaan : Untuk melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretari

Recently converted files (publicly available):